Indonesia-Thailand Sepakat Kerjasama Ketahanan

Indonesia dan Thailand sebagai negara tetangga sepakat meneruskan kerjasama di bidang ketahanan pangan untuk menghadapi meningkatnya harga pangan di dunia. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Thailand, Samak Sundaravej, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, kedua negara menyadari adanya persoalan kenaikan harga pangan yang tengah dihadapi oleh semua negara-negara di dunia.
“Dengan menyadari persoalan pangan di seluruh dunia sekarang ini, kami sepakat pertama-pertama untuk memelihara kerjasama di bidang beras,” kata Presiden Yudhoyono menjelaskan hasil pertemuan.

Indonesia-Thailand, menurut Presiden, telah sepakat untuk saling memprioritaskan kerjasama jual-beli beras.

“Tentunya, bagi Indonesia sendiri, di samping upaya meningkatkan produksi dalam negeri, masih diperlukan kerjasama di bidang jual-beli beras ini dengan Thailand,” ujar Presiden.

Sundaravej dalam konferensi pers bersama Presiden Yudhoyono mengatakan dalam bidang kerjasama pangan, Thailand akan tetap memprioritaskan Indonesia dalam perdagangan beras.

Pada awal 2007, Thailand menyepakati nota kesepahaman (MoU) pengadaan beras untuk Indonesia melalui skema G-to-G (antar pemerintah) hingga 1,5 juta ton per tahun.

Energi

Selain meneruskan kerjasama di bidang pangan, Presiden Yudhoyono mengatakan pertemuan bilateral dengan Thailand juga membicarakan kerjasama di bidang energi.

“Kita mengerti Thailand ingin kerjasama di bidang energi dengan Indonesia dan kita ingin membangun kerjasama yang baik di bidang minyak dan gas ini untuk bangun `energy security` (ketahanan energi), baik di Indonesia maupun di Thailand,” tutur Presiden.

Menurut Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, dalam pertemuan bilateral, Thailand menyatakan keinginannya untuk mendapatkan pasokan gas dari Indonesia.

“Tidak secara khusus dibicarakan soal itu. Tetapi, Thailand menyatakan keinginannya untuk mendapatkan pasokan gas dari kita,” ujarnya.

Meski lapangan gas Natuna tidak disebutkan dalam pertemuan itu sebagai sumber pasokan yang mungkin untuk Thailand, Menlu mengatakan, lapangan gas itu adalah yang lokasinya terdekat dengan Thailand.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung selama hampir satu jam di Istana Merdeka itu, Indonesia dan Thailand juga sepakat meningkatkan volume perdagangan.

Thailand adalah negara investor ASEAN ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Malaysia dengan nilai investasi pada 2007 sebesar 270 juta dolar AS.

Kunjungan Sundarajev ke Indonesia merupakan yang pertama kalinya setelah ia terpilih dan diangkat menjadi PM Thailand pada Januari 2008.(*)

Sumber : http://www.antara.co.id/arc/2008/3/26/indonesia-thailand-sepakat-kerjasama-ketahanan-pangan/

Indonesia-Thailand Sepakat Kerjasama dalam Bidang Pertanian

Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerja sama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik dan penelitian dalam bidang pertanian.

Kesepakatan itu dituangkan dalam MoU yang ditandatangi oleh Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand, Khunying Sudarat Keyuprahan, Jumat siang.

Penandatangan yang dilakukan di Ruang Purple di Thai Koo Fah Building (gedung pemerintahan Thailand) di Bangkok, disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Thailand Thaksin Shinawatra.

Menurut informasi Departemen Pertanian, bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan menurut isi nota kesepahaman itu antara lain menyangkut promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air.

Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.

Tugas utama JAWG itu adalah menyampaikan masukan mengenai pengembangan dan perbaikan kerjasama, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatan, serta membuat rekomendasi penanganan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MoU tersebut.

MoU yang ditandantangani menteri pertanian Indonesia dan Thailand itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh kedua negara dalam bidang kerjasama ekonomi dan teknik (Agreement on Economic and Technical Cooperation) yang ditandatangani pada 18 Januari 1992 di Bangkok.

MoU juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bidang pertanian (Agreement on Agricultural Cooperation) yang ditandatangani dan diamandemen di Jakarta pada 22 Februari 1984 dan 23 April 1996.

Sebelumnya pada Jumat pagi Presiden Yudhoyono dan PM Thaksin melakukan pertemuan empat mata, yang dilanjutkan dengan pertemuan bilateral.

Delegasi yang dipimpin Presiden dalam pertemuan bilateral itu antara lain terdiri dari Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menneg BUMN Soegiharto, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat, anggota DPR Ade Nasution dan Tristanti Mitayani, anggota DPD Edwin Kawilarang, serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrik-Deplu, Herijanto Soeprapto.

Kerjasama Indonesia-Australia Akan Terus

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Australia Kevin Rudd, hari Jumat (13/6) pagi memimpin pertemuan bilateral Indonesia – Australia, di Istana Merdeka. Beberapa hal yang dibahas antara lain mengenai kerja sama ekonomi, pendidikan, climate change, pertahanan dan keamanan, serta kerja sama bilateral untuk mengatasi krisis energi dan krisis pangan.
Tampak hadir mendampingi Presiden SBY dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendiknas Bambang Soedibyo, Menakertrans Erman Soeparno, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkeu Sri Mulyani, Mendag Mari Elka Pangestu, Menkominfo M. Nuh, Menhub Jusman Syafii Djamal, Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Menneg LH Rachmat Witoelar, Seskab Sudi Silalahi serta Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng.

Usai melakukan penandatanganan dokumen kerja sama antara Indonesia dan Australia mengenai Forest Carbon Partnership dalam bentuk Joint Announcement, Presiden SBY mengatakan bahwa pertemuan bilateral dengan pihak Australia berjalan dengan lancar. “Kami laksanakan pertemuan bilateral dalam suasana baik dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama kedua negara agar semakin berjalan baik, semakin kuat dan terus berkembang,” kata Presiden SBY didampingi PM Rudd, dalam konferensi pers bersama. Penandatanganan Joint Announcement antara pihak Indonesia dan Australia ini, menurut SBY, merupakan bukti konkret kerjasama kedua negara sahabat dalam mengatasi climate change.

Menurut SBY, kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia semakin kuat. “Hubungan perdagangan dan investasi dari tahun ke tahun berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 14 persen/tahunnya. Dan kami berharap bahwa baik trade maupun investment ini dapat ditingkatkan dalam waktu mendatang,” jelas SBY. SBY juga menambahkan bahwa Foreign Direct Investment dari Australia di Indonesia, meningkat sebesar 73 persen jika dibandingkan dengan tahun 2007.

“Di dalam bidang pendidikan, kami memberikan kesempatan kepada pelajar dan mahasiswa dari kedua negara untuk saling belajar mengenai negara lain dan memperkuat people to people contact untuk memperkuat kerja sama kedua negara. Tahun ini Indonesia akan mengirim 320 mahasiswa untuk mengikuti program masters dan doctorare di Australia,” jelas Presiden SBY.

Indonesia dan Australia juga akan terus meningkatkan kerja sama di bidang pariwisata. “Kami juga membahas kerja sama di bidang pariwisata dengan pihak Australia. Wisatawan Australia yang datang ke Indonesia tetap banyak jumlahnya, meningkat 35 prsen. Indonesia mengerti mengapa ada travel warning dari Australia untuk ke Indonesia. Kita mengerti ada kejadian di Bali pada tahun 2002 dan 2005 yang mengakibatkan korban jiwa saudara-saudara dari Australia. Sejak itu, Indonesia dan Australia sepakat tidak boleh kalah dengan terorisme. Kita kerja sama untuk membawa yang salah ke pengadilan dan kerja sama untuk mencegah terjadinya terorisme lagi. Kerja sama Indonesia dan Australia merupakan kerja sama yang berhasil untuk membawa pelaku-pelaku kejahatan terorisme ke tingkat pengadilan. Sesuai dengan kewajiban kami, kami akan terus memperbaiki dan menormalkan situasi di Bali dan di tempat-tempat lainnya agar semua kegiatan ekonomi, sosial, politik dan wisata berjalan seperti biasanya. Alhamdulillah situasi di Bali dan di tempat-tempat lain jauh lebih baik dan kembali normal,” kata Presiden SBY.

“Kami juga membahas kerja sama di bidang pertahanan keamananan. Menyangkut kerja sama kepolisian kedua negara, kerja sama melawan terorisme maupun kerja sama di bidang militer seperti pendidikan, latihan, saling kunjung mengunjungi antar perwira kedua negara dan lain sebagainya,” lanjut SBY. “Sebagai sesama negara demokrasi, kita mengajak pihak Australia untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana demokrasi dapat berkembang sehat. Saya mengajak Perdana Menteri Australia untuk menjadi Co Chairman Bali Democration Forum yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 ini,” jelasnya.

Kepada pihak Australia, Presiden SBY berterima kasih atas segala bantuannya kepada Indonesia. “Baik dalam bentuk Official Development Aid dan bantuan-nantuan ketika Indonesia mengalami musibah Tsunami dan gempa bumi. Dan besok PM Australia akan ke Aceh, saya berharap Rudd dapat melihat sendiri rekonstruksi Aceh pasca Tsunami,” kata SBY.

Sementara menurut Rudd, penandatanganan Joint Announcement ini akan membuahkan program yang dapat membuat masa depan menjadi lebih baik. “Peraturannya akan dibuat di Jakarta, manajemen dan hal-hal yang lebih teknis akan dibahas di Australia dan proyeknya akan diimplementasikan di Indonesia, kata PM Rudd. (mit)

Indonesia dan FAO Sepakat Untuk Kerjasama Tanggulangi Kelaparan
Di tengah acara Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 – 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok, Menteri Pertanian RI, Anton Apriyantono, dengan Dirjen FAO, Jacques Diouf pada hari Senin, 30 Maret 2009, telah menandatangani Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) antara Pemerintah Indonesia dengan FAO.

Penandatanganan LoI yang disaksikan oleh Dubes RI – Bangkok dan juga Dubes RI- Roma, merupakan suatu bentuk pengakuan dari FAO atas upaya yang telah diberikan oleh pemerintah Indonesia dalam mendukung program ketahanan pangan dalam kerangka Millennium Development Goals (MDGs) dan bantuan-bantuan yang diberikan Indonesia selama ini kepada negara-negara berkembang seperti Tanzania, Gambia, Fiji, Madagaskar dll, terutama dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan.

Di dalam Kerjasama ini juga dituangkan niat Indonesia untuk meningkatkan bantuan dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan FAO dalam bentuk penyediaan tenaga ahli dan teknis pertanian dan juga dalam bentuk lain seperti masukan, program, dan peralatan untuk pengenalan teknologi bagi negara-negara lain, yang akan dituangkan dalam suatu bentuk kerjasama tripartite. Dengan LoI ini pula, FAO akan menyediakan suatu daftar negara-negara yang akan menerima bantuan agar pembagian bantuan yang diberikan Indonesia nantinya dapat merata.

Baik Diouf maupun Anton sepakat bahwa penanda-tanganan LoI ini merupakan langkah konkrit dalam menjalin kerjasama untuk menanggulangi masalah ketahanan pangan dunia.

Pertanian Sebagai Amunisi Untuk Diplomasi

Pertanian sebagai amunisi untuk diplomasi, demikian pesan utama yang disampaikan oleh Menteri Pertanian RI, Anton Apriyantono pada saat beramah tamah dengan Dubes RI untuk Thailand dan staf serta beberapa masarakat Indonesia di Wisma Indonesia KBRI-Bangkok tanggal 29 Maret 2009 malam.

Menteri Pertanian selanjutnya mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri RI sangat mendukung upaya menggunakan sektor pertanian sebagai salah satu sarana utama diplomasi Indonesia. Keberhasilan pemerintah RI mencapai swasembada beras serta kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan, merupakan suatu prestasi yang dapat ditularkan kepada negara lain yang saat sekarang justru mengalami kesulitan dengan ketahanan pangannya khususnya beberapa negara di wilayah Afrika.

Sementara Dubes RI – Bangkok, Muhammad Hatta mengatakan dalam sambutannya bahwa KBRI sangat aktif dalam menggunakan sarana UNESCAP sebagai jalur diplomasi melalui kerjasama multilateral dengan menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor unggulan khususnya tentang ketahanan pangan, lingkungan hidup dan bioenergi. Selanjutnya Dubes M. Hatta juga menginformasikan bahwa tanggal 23 – 29 April 2009 yang akan datang akan di adakan Pertemuan ke 65 UNESCAP Commision di Bangkok dan berharap Menteri Pertanian RI dapat memimpin Delri dalam pertemuan tersebut.

Kedatangan Menteri Pertanian RI dan rombongan ke Bangkok dalam rangka menghadiri Konferensi ke 29 FAO Regional Asia Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 – 31 Maret 2009. Mentan selanjutnya akan mengunjungi Myanmar, Laos, dan Kamboja, untuk membangun kerjasama bisnis pertanian.

Saatnya Bersama Tanggulangi Kelaparan

Demikian pesan utama yang disampaikan Menteri Pertanian RI dalam sambutannya pada Konferensi FAO ke 29 Regional Asia dan Pasifik yang berlangsung dari tanggal 26 – 31 Maret 2009 di Kantor UN ESCAP Bangkok. Pada sambutannya yang disampaikan pada urutan pertama tanggal 30 Maret ini, Mentan selanjutnya mengatakan bahwa persoalan ketahanan pangan akan semakin terancam dengan adanya krisis keuangan global, karena itu upaya untuk secara bersama mencari solusi dan formulasi tindakan aksi yang bersifat kolektif dan komprehensif adalah suatu keharusan agar masyarakat dunia dapat terlepas dari kelaparan.

Selanjutnya Mentan mengatakan bahwa Indonesia saat ini sangat berkeinginan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada negara lain dalam hal meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya beras. Kerjasama Selatan-Selatan merupakan sarana yang dapat dipakai untuk merealisasikan keinginan Indonesia itu.

Pada kesempatan ini Mentan juga mengajukan beberapa thema yang perlu menjadi perhatian para negara anggota FAO yaitu: pembangunan bio-energi yang tidak mengancam ketahanan pangan dan berkompetisi dengan bahan pangan; mempromosikan generasi kedua revolusi hijau yang lebih ramah lingkungan untuk meningkatan produksi pertanian dan pangan; mempromosikan strategi untuk penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim global; membangun lumbung pangan regional yang merupakan sarana tanggap darurat yang cepat terhadap permasalahan ketahanan pangan.

Konferensi FAO ke 29 Regional Asia dan Pasifik ini dihadiri oleh 32 negara anggota FAO dengan 15 negara mengirimkan pejabat setingkat Menteri dan juga beberapa organisasi lain sebagai pengamat. Dalam delegasi Indonesia selain Mentan, ikut juga Dubes RI – Bangkok dan Dubes RI- Roma serta pejabat dari Dep. Pertanian, Dep. Kehutanan, Dep. Luar Negeri, dan Dep. Kelautan dan Perikanan.

Sumber: Atase Pertanian KBRI-Roma

Indonesia – Argentina

Sejak peresmian hubungan diplomatik Indonesia – Argentina pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang cukup baik. Di bidang politik, Indonesia dan Argentina menunjukkan kerjasama yang kuat dan saling mendukung dalam berbagai forum internasional. Pada tanggal 21-26 Mei 1959, Presiden pertama Indonesia Soekarno berkunjung ke Argentina dan kunjungan ini masih dikenang oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Hubungan bilateral menunjukkan grafik yang semakin membaik khususnya setelah kunjungan Menlu RI, Hassan Wirajuda ke Argentina pada bulan Agustus 2007 yang didampingi sejumlah pejabat tinggi Deplu. Di bidang sosial budaya, kedua negara telah menjalin berbagai kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Setiap tahunnya mahasiswa Argentina terpilih untuk menerima beasiswa Darmasiswa dan belajar mengenai kebudayaan Indonesia. Kerjasama di bidang pendidikan masih dapat terus ditingkatkan dan saat ini sedang dijajaki kerjasama antar universitas ternama di kedua negara, baik untuk pertukaran pelajar, dosen maupun untuk kerjasama riset dan pembukaan pusat studi Bahasa Indonesia dan Bahasa Spanyol di masing-masing negara.

Selain di bidang pendidikan, kerjasama juga perlu dikembangkan di sektor olahraga, khususnya sepakbola. Sebagai negara yang mempunyai tradisi sepakbola yang kuat, Argentina dapat dijadikan percontohan bagi sistem pelatihan sepakbola di Indonesia. Pada tahun 2007, Argentina menjadi tempat pelatihan pemain sepakbola junior Indonesia dalam persiapan menuju SEA Games 2007. Di lain pihak, Indonesia dapat menawarkan pelatihan bulu tangkis yang merupakan olahraga yang masih kurang diakrabi oleh masyarakat Argentina.

Di sektor pariwisata, kerjasama dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, khususnya menyambut Visit Indonesia Year 2008. KBRI Buenos Aires selama ini telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pentas budaya dan promosi wisata untuk menarik minat wisatawan lokal serta wisatawan asing yang kebetulan sedang ada di Argentina untuk berkunjung ke Indonesia.

Di bidang ekonomi, setelah krisis ekonomi Argentina pada tahun 2001 yang sempat mengurangi nilai perdagangan antara kedua negara, pada tahun 2002 perlahan volume perdagangan kedua negara mulai membaik. Pada tahun 2006 ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 164,17 juta dollar membaik sebesar 37,55% dibanding dengan nilai ekspor pada tahun 2005. Sementara ekspor Indonesia meningkat, impor Indonesia dari Argentina pada tahun 2006 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2005 dengan nilai impor tahun 2006 sebesar US$ 362.80 juta. Sampai dengan November tahun 2007, ekspor Indonesia ke Argentina telah mencapai angka 166.66 juta dollar sedangkan impor Indonesia mencapai 402,22 juta dollar, sehingga total volume perdagangan Indonesia-Argentina sampai dengan November 2007 mencapai 568,88 juta dollar atau meningkat sekitar 7,95% dari volume tahun sebelumnya.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA-ARGENTINA

(DALAM JUTAAN US$)

Tahun Ekspor Impor Saldo Volume %
2003 55,68 72,07 -16,39 127,76
2004 83,19 329,99 -246,8 413,19 223,41%
2005 119,35 378,72 -259,38 498,08 20,51%
2006 164,17 362,80 -198,62 526,98 5,8%
2007* 166,66 402,22 -235,55 568,88 7,95%
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah Pusdata Dep. Perdagangan)

* s.d. November 2007

Produk utama ekspor Indonesia ke Argentina antara lain adalah karet alam, benang filamen sintetik, kain berbuluh, dirajut atau dikait, printer, benang dari serat stapel sintetik, sel primer dan baterai primer, kain tenun dari benang filamen sintetik, nanas kalengan dan plastik karet.

Sedangkan produk impor utama Indonesia dari Argentina adalah bungkil, ampas padat hasil ekstraksi minyak kacang kedelai, kacang kedelai, pecah atau utuh, biji jagung, buluh pipa dan bentuk berongga, tanpa kampuh dari besi atau baja, serta ikan kering.

Meskipun volume perdagangan terus meningkat, tetapi sampai saat ini posisi surplus masih ada di pihak Argentina. Hambatan yang selama ini dikeluhkan para eksportir adalah masalah jarak yang terlalu jauh. Namun semestinya hal ini tidak menjadi kendala karena dengan teknologi yang ada sekarang ini masalah jarak dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Faktor lain yang menjadi kendala adalah adanya tuduhan dumping. Namun, tuduhan ini sudah disanggah oleh Perwakilan RI di Buenos Aires yang menjelaskan kepada Pemerintah setempat bahwa produk Indonesia memang mempunyai harga dasar yang relatif murah dibandingkan produk negara lain dengan kualitas yang cukup baik.

Melihat peluang yang ada saat ini, masih banyak produk Indonesia yang perlu dipromosikan untuk masuk ke pasar Argentina. Dengan penduduk sekitar 40 juta jiwa dan pendapatan per kapita yang tinggi serta jumlah penduduk kelas menengah dan atas yang cukup tinggi, Argentina merupakan pasar besar yang cukup menarik dan belum sepenuhnya digarap oleh para eksportir Indonesia. Selama ini sumber utama impor Argentina adalah dari negara-negara kawasan Amerika Latin sesama anggota MERCOSUR dan negara-negara Eropa. Sedangkan negara Asia yang sudah aktif melakukan perdagangan dengan Argentina antara lain RRC, Jepang dan Korea. Oleh karena itu peluang ekspor Indonesia masih terbuka lebar di negara ini, khususnya untuk produk-produk tertentu yang selama ini menjadi spesialisasi negara-negara Asia.

Salah satu ekspor andalan Indonesia ke Argentina adalah produk furniture. Kualitas furniture Indonesia yang tinggi dan desainnya yang menarik membuat produk furniture asal Indonesia mempunyai harga jual yang tinggi dan banyak dicari masyarakat kelas menengah dan atas Argentina. Selain furniture dan kerajinan tangan khas Indonesia yang mulai banyak digemari masyarakat setempat, peluang lain yang cukup besar adalah untuk produk elektronik, tekstil, kendaraan bermotor dan sparepartnya, komputer, dan produk-produk komoditas, seperti kopi, cokelat dan lain-lain.

Di lain pihak Argentina juga bisa menjadi sumber impor utama Indonesia untuk beberapa produk tertentu seperti kedelai dan daging sapi. Argentina merupakan salah satu negara produsen kedelai terbesar dunia yang sebagian besarnya diperuntukkan bagi pasar ekspor. Sekitar 40% dari ekspor kedelai Argentina ini ditujukan untuk pasar RRC.

KBRI Buenos Aires bekerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di Indonesia maupun di Argentine terus berusaha mendorong masuknya berbagai produk ekspor andalan Indonesia ke pasar Argentina. Untuk meningkatkan hubungan perekonomian kedua Negara, Indonesia dan Argentina telah menandatangani sejumlah perjanjian di bidang perdagangan antara lain Persetujuan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan antara Kadin Indonesia dan Confederacion General Economia Argentina yang ditandatangani pada tahun 1990, dan MOU antara BPEN, Depperindag dan Fundacion Exportacion de Argentina yang ditandatangani pada tahun 1996.

Pada tahun 2004 dan 2006, KBRI Buenos Aires mengkoordinir Promosi Terpadu Indonesia untuk mempromosikan berbagai potensi ekonomi dan wisata yang dimiliki Indonesia. Selain melalui Promosi Terpadu, KBRI juga aktif mempromosikan Indonesia melalui berbagai pameran dan seminar bekerjasama dengan berbagai instansi terkait dan beberapa Pemda di Indonesia dan Argentina. Guna mengeksplorasi lebih jauh potensi yang dimiliki kedua negara dan kerjasama yang bisa dikembangkan, pada bulan Juli 2008, akan berlangsung Komisi Bersama RI-Argentina yang akan berlangsung di Bali.

Kerjasama dan koordinasi antara pengusaha Indonesia dengan Departemen terkait di Indonesia, bekerjasama dengan Deplu diharapkan dapat terjalin kuat untuk dapat menembus pasar Argentina ini. KBRI Buenos Aires akan membantu semaksimal mungkin bagi upaya ini. Bagi pengusaha ekspor/impor Indonesia yang tertarik untuk mengembangkan bisnis dengan Argentina dapat menghubungi KBRI Buenos Aires di telpon No. 0054-11-48072211 atau faksimil No. 0054-11- 48024448 dan email emindo@tournet.com.ar.

INDONESIA-CINA KERJASAMA MILITER

Cina meminta Indonesia untuk terus mendukung One China Policy.
JAKARTA—Untuk pertama kalinya sejak rezim Orde Lama, Indonesia akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Cina. Kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan militer hingga pengembangan industri pertahanan bersama BUMN strategis.

Militer Cina juga dianggapnya sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Perhatiannya yang begitu besar terhadap kawasan ini karena keberadaan Selat Malaka yang merupakan jalur utama angkutan minyak dari Timur Tengah menuju Cina. Namun Juwono meyakinkan, pengembangan kekuatan militer Cina tak perlu ditakuti negara besar lainnya. Sebab Cina masih disibukkan dengan permasalahan keamanan dalam negeri terutama di pedalaman yang masih cukup parah.

Layak ditiru
Kerja sama pertahanan kedua negara ini menindaklanjuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 25 April 2005 untuk membina kemitraan strategis dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Departemen Pertahanan sedang mengkaji industri pertahanan dan BUMN strategis yang akan dilibatkan serta apa saja yang dibutuhkan TNI dari Cina.

Kerja sama akan dilakukan bersama lembaga pemerintah Cina bernama Commission of Science, Technology, and Industry for National Defense (COSTIND). Lembaga ini selain bertanggung jawab atas pengadaan produk militer, juga mengawasi riset dan pengembangan kemiliteran Cina.

Menurut Juwono, Cina layak ditiru karena mempunyai konsep pertahanan yang sama dengan Indonesia, yaitu rakyat semesta. Konsep ini melibatkan jumlah personel yang banyak dan Cina berhasil menciptakan konsep efisien dan efektif . Misalnya, kapal patroli cepat dan kendaraan tempur yang lebih hemat BBM.

Indonesia, lanjut Juwono, juga berminat pada industri telekomunikasi Cina yang bisa dimanfaatkan untuk sistem komando dan pengendalian. Dalam hal ini, Indonesia berharap faktor harga dan kualitasnya dapat dipadukan. ‘’Banyak investor dari Barat memakai industri telekomunikasi Cina, termasuk kalangan militer. Barangkali karena lebih murah,’’ kata Juwono.

Penyusunan draf kerja sama bidang pertahanan kedua negara melibatkan Departemen Luar Negeri. Draf Mou ini dalam dua bulan ke depan atau paling lambat September 2006, akan segera ditandatangani. ‘’Kerja sama ini bersifat mutual benefit dan mutual respect,’’ kata Sekjen Dephan, Letjen Sjafrie Sjamseoddin.

Zhang Qinsheng sendiri meminta Indonesia untuk terus mendukung One China Policy atau hanya mengakui satu Cina. Kasus Taiwan, disebutnya sebagai masalah internal Cina. Hal itu menanggapi kunjungan tak resmi Presiden Taiwan, Chen Shui-Bian, yang secara mendadak singgah di Batam pekan lalu.. Sejauh ini kerja sama Indonesia dengan Taiwan pun hanya sebatas urusan peradagangan.

Latar:
• Kerja sama Indonesia-Cina menindaklanjuti kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 25 April 2005 untuk membina kemitraan strategis dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan.
* Militer Cina dianggap sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan berkepentingan di Selat Malaka sebagai jalur pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Cina.
* Pertahanan Cina layak ditiru karena sama dengan konsep rakyat semesta di Indonesia. Melibatkan jumlah personel yang banyak dan Cina berhasil menciptakan konsep efisien dan efektif. Misalnya, kapal patroli cepat dan kendaraan tempur yang hemat BBM.
* Pemerintah menjamin, kerja sama ini tidak akan mengganggu hubungan Indonesia dengan negara besar lain seperti Amerika Serikat (AS). (rto)

Sumber: Republika Online, 15 Mei 2006

Kerjasama Militer Indonesia-Amerika Serikat

Beberapa waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Donald Rumsfeld, meminta dan berharap agar normalisasi hubungan militer Indonesia-AS yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen.
Harapan ini bisa dipahami mengingat, pertama, hubungan kerja sama bidang pertahanan kedua negara memang dinamis. Kecenderungan ini bisa dilihat dari pengalaman, saat Presiden Soekarno menyatakan perang dengan Belanda untuk pembebasan Irian Barat, AS tidak memenuhi permintaan Indonesia. Penolakan ini disebabkan sikap politik AS lebih berpihak ke Belanda sebagai bagian dari NATO.
Tahun 1970 sampai 1980-an peralatan persenjataan AS mulai masuk Indonesia. Namun, karena kerusuhan Dili, November 1991, AS mengeluarkan kebijakan menghentikan pasokan alat pertahanan ke Indonesia. Kebijakan ini diperkuat kebijakan embargo militer AS terhadap Indonesia pasca jajak pendapat Timor Timur tahun 1999.
Pada tahun 2001, meski embargo militer AS belum dicabut, hubungan militer Indonesia-AS sempat membaik. Ini terlihat dari komitmen George W Bush mengeluarkan dana segar 400 juta dollar AS untuk mendukung pendidikan masyarakat sipil Indonesia di bidang pertahanan melalui kegiatan perluasan pelatihan dan pendidikan militer internasional (expanded international military education and training).
Kedua, AS perlahan-lahan mendominasi pasokan alutsista ke Indonesia. Memang, pasca kemerdekaan, Indonesia lebih banyak memakai peralatan dari Belanda, lalu Frigat dari Rusia mulai masuk. Memasuki tahun 1970-an, alutsista dari AS masuk dan mendominasi peralatan persenjataan Indonesia. Meski Perancis, Korea Selatan, Australia, dan Belanda tetap menjadi langganan. Pasokan AS terlihat dari F-5E/F Tiger II dan Bronco. Dominasi AS terus berlanjut dengan masuknya F-16 Fighting Falcon akhir 1989.
Ketiga, kerja sama peralatan persenjataan dalam faktanya lebih banyak ditentukan dinamika hubungan politik luar negeri suatu negara, termasuk anatara Indonesia dan AS. Masuknya peralatan Rusia pada 1960-an banyak dipengaruhi sikap politik Presiden Soekarno yang cenderung konfrontatif dengan AS dan lebih dekat dengan Rusia dan China.
Ketika AS menutup alutsista ke Indonesia tahun 1990-an, Indonesia mendatangkan pesawat Sukhoi MK-30 dan helikopter M1-17 dari Rusia. Bahkan, Indonesia mendapatkan kemudahan dari Pemerintah Rusia dengan tidak membeli pesawat satu skuadron (seharusnya pembelian pesawat satu skuadron).
Upaya melakukan perubahan kerja sama militer dengan AS merupakan langkah strategis. Pasca berakhirnya Perang Dingin, AS menjadi kekuatan militer utama yang belum tertandingi. Namun, upaya normalisasi itu tetap harus disikapi dengan kritis mengingat hubungan militer dengan AS tidak boleh mengganggu independensi sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Sudah bukan rahasia lagi, hubungan AS dengan negara lain penuh kepentingan dan konsesi.

About these ads